Tak Ada Berkah di Nusa Indah
Bulan mengintip malu di balik awan. Terang bulan membuat gunung Ile Boleng di Pulau Adonara terlihat kokoh.
“Awas sampan,” teriak Sonny, pemilik kapal.
“Belok kiri, kiri lagi ….nah lurus terus, ” kata Jeffry yang memegang senter di depan kapal.
“Ada pukat di depan, hati-hati. Belok kanan. Kanan terusss”
Bulan hilang tertutup awan. Malam pun semakin gelap. Kapal speed boat yang kami tumpangi semakin hati-hati. Jalur antara Larantuka – Lewoleba, Lembata di malam hari penuh dengan sampan nelayan dan kapal pukat. Kapal pun harus berjalan zig zag menghindari pukat. Kami berangkat jam 7 malam dari Larantuka. Jika saja kami berangkat lebih sore, pukat belum digelar oleh nelayan.
Pukat adalah jaring penangkap ikan besar. Jaring itu membentang puluhan meter. Jika menabrak jaring pukat, ikan tidak akan bisa melepaskan diri. Pukat yang dipergunakan nelayan mengandalkan arus laut. Pukat menunggu ikan yang terbawa arus.
Perjalanan yang seharusnya memakan waktu hanya 2 jam, kami tempuh lebih lama. Salah satu baling-baling speed boat tersangkut pukat. Kapal pun harus berjalan pelan menggunakan satu mesin. Lalu kapal bersandar di pelabuhan Lamahala. Pelabuhan kecil di dekat Adonara, kota kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Sonny turun, mengambil parang dan membersihkan jaring pada baling-baling. Speed boat kembali melaju dengan cepat.
Jarum jam menunjukkan hampir pukul 10 ketika kelip merah menara lampu Telkomsel terlihat. Di Lembata hanya ada satu menara Telkomsel.
“Lihat itu lampu merah di kejauhan. Itu Lembata, sebentar lagi kita sampai,” kata Willem yang menjemput kami di Larantuka. Willem adalah ketua Forum Pemuda Lembata (Fordata), sebuah organisasi kepemudaan di Kabupaten Lembata. Willem pernah tinggal 12 tahun di Jakarta. Terakhir dia bekerja di Astra. Tetapi ketika krisis ekonomi datang menerpa Indonesia, Willem harus pulang, Perusahaan tempat Willem harus di-restrukturisasi dan Willem diberhentikan.
Malam sudah larut ketika kapal mendekati pelabuhan Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata. Pelabuhan gelap gulita.
“Ada ojek kah?,” Willem berteriak keras.
“Ada,” sahut suara di balik kegelapan malam.
Seharusnya penjemput sudah menunggu di pelabuhan. Tetapi tidak ada teriakan dan panggilan kepada kami. Yang terdengar hanya sahutan dari ojek. Itu pun hanya satu padahal kami bertiga yang memerlukan kendaraan.
“Seharusnya teman-teman ada di sana menjemput kita”.
Karena tidak ada suara teman mereka di pelabuhan, Willem memutuskan untuk terus ke kampung nelayan. Kapal pun bersandar di pantai, dekat rumah Sonny, pemilik kapal. Jarum jam menunjukkan 23.00 malam.
Pesawat yang saya tumpangi mendarat di bandar udara Wai Oti Maumere. Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka. Terletak di tengah Pulau Flores, Maumere menjadi pintu masuk utama ke kota-kota di Pulau Flores. Ende, Manggarai, Larantuka, adalah kota-kota utama di Pulau Flores. Flores termasuk wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu Kota Propinsi adalah Kota Kupang yang berada di Pulau Timor.
Saya diundang teman-teman PBHI NTT. Mereka menyelenggarakan Seminar Anti Korupsi, di Lewoleba, Lembata. Topiknya, “Korupsi dan Implikasinya terhadap Pembangunan”. NTT termasuk salah satu propinsi miskin di Indonesia. Bahkan berdasarkan survey Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang dilakukan oleh UNDP tahun 2004, NTT peringkat ketiga dari bawah. Indeks NTT hanya lebih tinggi dari NTB dan Papua.
Di daerah miskin itu, korupsi banyak dilakukan. Baru-baru ini, PBHI NTT membongkar korupsi di Kabupaten Lembata. Kabupaten yang baru dibentuk tahun 1999 ternyata tidak mau kalah dalam soal korupsi dengan kabupaten lain. Salah satu yang dibongkar adalah dugaan penyelewengan dana Pemda dalam pengangkutan Butas.
Butas adalah singkatan dari Buton Aspal. Pemerintah pusat menghibahkan 10.000 ton aspal dari Buton kepada Pemda Lembata. Tetapi biaya pengangkutan harus ditanggung oleh Pemda Lembata.
Pemda Lembata lalu menunjuk PT Dian Sarana Teknik untuk mengangkut Butas. Total biaya yang disediankan mencapai Rp 1,6 miliar. Tetapi keputusan ini mengundang kecurigaan. Pertama karena perusahaan pengangkut tidak dipilih menggunakan tender. Seharusnya, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah di atas Rp. 50 juta harus menggunakan tender.
Kedua, anggaran yang dialokasikan ternyata tidak mencukupi. PT DST menaikkan harga angkut. Dengan dana Rp. 1,6 miliar, PT DST hanya mengangkut 4500 ton butas. Lalu bagaimana dengan sisanya? Pemda Lembata kembali merogoh kocek lebih dalam. PBHI Wilayah NTT memperkirakan, negara dirugikan Rp. 2,975 miliar.
Selain kasus Butas, PBHI tengah mengumpulkan informasi tentang praktek korupsi lain di Lembata. Diduga terjadi mark up dalam pembelian alat berat yang mencapai Rp. 2,7 miliar. Mark up pembelian Kapal Torani II sebesar Rp. 500 juta. Kasus Dispendagate Rp. 715 juta dan berbagai kasus yang lain. “Kami masih mengumpulkan seluruh informasi itu. Kalau lengkap kita akan desak aparat untuk memeriksa Bupati,” kata Ahmad.
Diskusi berlangsung cukup panas. Beberapa peserta melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Jaksa dan Polisi. Kedua lembaga penegak hukum dianggap tidak mampu menangani kasus korupsi. Tetapi sayang, institusi Kejaksaan tidak mengirimkan wakil. Padahal yang diundang adalah Ketua Kejaksaan Tinggi NTT.
Polisi hadir. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal mewakili Kapolda NTT. Namun seperti biasanya, persoalan normatif yang dimunculkan oleh polisi. Agaknya semua kata yang akan diucapkan oleh Kasatreskrim telah diatur sebelumnya. Kata per kata. Mungkin yang bersangkutan tidak memiliki wewenang untuk mengatakan di luar dari pada itu.
Dari peserta juga muncul pertanyaan yang sinis, termasuk kepada ICW. “ICW harus menindaklanjuti laporan kami. Jangan dari Jakarta tipu-tipu kami di sini,” kata Lukas. Saya mengerti dan memahami lontaran itu. Kata-kata itu merupakan refleksi dari kekecewaan mereka selama ini. Rendahnya kemampuan jaksa dan polisi untuk mengungkap kasus korupsi menjadikan sejumlah orang skeptis.
“Kejaksaan Tinggi hanya datang 1,5 jam ke Lewoleba. Setelah itu mereka menyatakan tidak ada korupsi,” kata Ahmad Bumi. “Lebih lucu lagi ketika Jaksa mengatakan 5500 ton butas telah tertiup angin, sedangkan yang 4500 ton telah terseret banjir,” lanjutnya.
Saya sendiri juga heran. Terutama ketika melihat kedua tumpukan butas itu. Pasir aspal itu masih cukup banyak. Bahkan baru terpakai 500 ton sehingga seharusnya masih tersisa 9500 ton. “Untuk mengetahui berapa ton butas ini, bisa menggunakan theodolit. Tetapi jaksa tidak melakukannya. Dari informasi volumen Butas, Jaksa seharusnya bisa mengembangkan kasus ini,” kata Ahmad.
Juga tumpukan yang dikatakan telah tersapu banjir. Aneh, karena di sekitar tumpukan butas hanya perumahan penduduk. Tidak ada satu sungai pun mengalir.
Melihat fakta-fakta di atas, saya menjadi maklum mengapa masyarakat kecewa terhadap polisi dan jaksa. Di tingkat nasional, Kejaksaan Agung gagal menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar. Sebagian besar tersangka dalam kasus BLBI yang menjadi penyebab krisis ekonomi, masih belum tuntas pemeriksaannya. Bahkan beberapa diantaranya mendapat SP3 alias dihentikan kasusnya.
Situasi di Jakarta juga terjadi di tingkat lokal. Masyarakat di Lembata turut menjadi saksi peristiwa di Larantuka. Tahun 2003, Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Larantuka dibakar massa. Gara-gara pengadilan memvonis bersalah Rm. Frans Amanue, Pr dalam kasus pencemaran nama baik.
Rm Frans mengkritik berbagai korupsi yang terjadi di Flores Timur. Alih-alih mengusut kasus korupsi, justru Kejaksaan dengan cepat menindaklanjuti laporan Bupati Flores Timur. Bupati melaporkan pencemaran nama baik dirinya oleh Rm. Frans Amanue. Akhirnya Rm Frans divonis penjara 6 bulan, dan percobaan 1 tahun. Setelah vonis diketuk, massa marah. Gedung pengadilan dibakar. Massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri. Kantor Kejaksaan dibakar. Hakim dan Jaksa terpaksa mengungsi ke Kupang.
Sinar matahari pagi hangat menyentuh kulit. Kabut masih enggan beringsut. Datangnya mentari belum mampu mengusir kabut yang menutupi Ile Ape.
Pagi itu, saya mulai perjalanan pulang ke Jakarta. Di pelabuhan Lewoleba, saya berangkat bersama beberapa kawan dari Larantuka dan Maumere. Ahmad dan beberapa aktivis PBHI turut melepas kepergian kami di pelabuhan itu.
Ahmad Bumi, pemuda kelahiran Lewoleba, adalah tokoh pemuda di Lembata. Ahmad berhasil masuk menjadi anggota DPRD Lembata dan menjabat Ketua Komisi A. Ahmad juga akvitis. Dia menjadi anggota PBHI sejak menyelesaikan studi di Universitas ’45 Makassar. Kini setelah pulang kampung, Ahmad membentuk PBHI NTT. Ahmad juga tengah melakukan konsolidasi jaringan aktivis di seluruh pulau Flores. Di Lembata Ahmad berhasil mengajak pulang beberapa pemuda yang telah meraih sarjana hukum untuk pulang. Di Lembata Ahmad membentuk PBHI dan terlibat aktif untuk mengkritisi setiap kebijakan Pemda.
Perjalanan menuju Larantuka memakan waktu 4 jam menggunakan kapal. Dari Larantuka ke Maumere ganti dengan perjalanan darat menggunakan mobil Isuzu Panther. Sampai Maumere kembali memerlukan waktu 4 jam dengan jalan berkelok-kelok, melewati sela-sela gunung.
Gunung berapi banyak terdapat di Pulau Flores. Kota Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur bahkan terletak di kaki gunung Mandiri. Pemukiman penduduk berbaris di tepi pantai dan persis di kaki Ile Mandiri.
Perjalanan ke Maumere juga melewati kaki Ile Lewotobi. Gunung dengan dua puncak itu terus mengepulkan asap belerang. Puncak gunung itu terlihat gersang. Tidak ada tampak satu pohon pun. Hamparan batu abu-abu mewarnai kepundan Gunung Lewotobi.
Banyaknya gunung berapi menjadikan Flores sangat subur. Berbagai tanaman bisa tumbuh. Suburnya tanah menjadi sandaran hidup penduduk di Flores. Berbagai hasil bumi, seperti kopra, kopi dan kakao dijual ke luar pulau. Terutama ke Surabaya. Kapal datang dari Surabaya membawa barang dan peralatan yang dibutuhkan penduduk Flores. Pulangnya ke Surabaya, kapal akan membawa hasil bumi dari Flores.
Saat ini, tanaman vanili menjadi pilihan utama banyak petani. Terutama karena harganya yang sangat mahal. Juga produksi ikan, terutama Cakalang dan Tuna. Ikan ini dijual nelayan ke kapal-kapal asing.
Tetapi sayang. Indahnya alam dan suburnya tanah belum memberi berkah kepada penduduk. Banyak penduduk yang justru memilih menjadi TKI di luar negeri. Korupsi agaknya menjadi sebab utama. Karena korupsi, sumber daya justru diambil oleh elit politik setempat. Korupsi membuat rakyat hanya mendapat sisa. Karenanya, menjadi TKI adalah jalan keluar, walaupun semua orang di Flores juga tahu, besar resikonya menjadi TKI di luar negeri.
